Lukman Hakim Saifudin tidak setuju dengan usul yang dilontarkan M Romahurmuziy
Jum'at, 4 Juni 2010, 14:26 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam
|
Menurut Lukman Hakim yang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, Dana Dapil tersebut punya potensi disimpangkan. "Menurut saya, itu sangat berpeluang terjadinya manipulatif atau sesuatu yang penyimpangan, begitu," kata Lukman di DPR RI, Jakarta, Jumat 4 Juni 2010. "Jadi harus ada jaminan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan uang itu," ujarnya.
Dana itu, lanjut Lukman, harus dijelaskan kepada publik terlebih dahulu agar publik bisa mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang tersebut bisa terjamin atau tidak. "Kalau tidak, itu harus ditolak," kata Lukman.
Lukman mengaku dirinya dan publik tentunya masih belum mengetahui bagaimana konsepsi yang sesungguhnya dari usulan penggunaan dana itu seperti apa. "Implementasinya, realisasinya dan pengawasan di lapangan dan sebagainya itu seperti apa? Ini kan masih banyak versi, begitu. Kami masih belum tahu persis," ujar Lukman.
Memang benar jika diasumsikan bahwa dana bagi pembangunan di daerah itu sangat dibutuhkan masyarakat. Namun masalahnya bagaimana menjamin dana itu benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan.
"Kalau dikatakan kebutuhan, pastilah butuh. Siapa yang tidak butuh. Rakyat kita di daerah-daerah pasti juga masih kekurangan, jadi pastilah butuh," kata dia.
Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya, kata Lukman, mereka yang mengusulkan proposal ini harusnya bisa menjelaskan kedua persoalan itu, akuntabilitas dan transparansi. "Harus bisa melakukan penjaminan itu. Kalau itu tidak ada, kami khawatir bahwa itu akan terjadi kebocoran-kebocoran lagi," kata Lukman.
Sebelumnya, M Romahurmuziy menjelaskan secara panjang lebar kepada VIVAnews mengenai usul Dana Dapil ini. Menurut Romy, begitu panggilannya, Dana Dapil justru memangkas korupsi dan aksi menjadi calo proyek yang dilakukan anggota Dewan. Lebih jauh, baca PPP: Dana Dapil Justru Pangkas Korupsi.
Sementara Partai Golkar mendukung ide ini. Bahkan Golkar mengusulkan Dana Dapil adalah Rp 15 miliar untuk setiap anggota DPR. (umi)
vivanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar