JAKARTA - Pertarungan parpol besar dengan parpol kecil dalam pembahasan PT (parliamentary threshold) bakal seru. Partai medioker, seperti PPP, PKB, dan Gerindra, akan berjuang mempertahankan PT 2,5 persen seperti saat ini. Menurut mereka, batas suara untuk mendapatkan kursi DPR tersebut sudah cukup sehingga tak perlu dinaikkan.
"Kalau toh akan dinaikkan, ya 3 persen," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta Sabtu (29/5). Dia secara terang-terangan menolak usul Demokrat yang menginginkan PT 5 persen. Menurut dia, PT yang terlalu tinggi itu berpotensi memunculkan parpol-parpol lokal. Jadi, secara nasional, suatu parpol tidak memiliki wakil di DPR.
"Apakah setting kepartaian dan keparlemenan kita akan menoleransi parpol lokal? Itu harus dicermati dengan memperhatikan keutuhan NKRI," tuturnya.
Lukman meminta persoalan tersebut dikaji lebih dalam dan komprehensif. Bukan hanya terkait dengan besaran PT, tapi juga mencakup lingkup pemberlakuannya. "PT itu hanya berlaku nasional atau sampai DPRD" tegas wakil ketua MPR tersebut.
Wasekjen DPP PKB Hanif Dhakiri juga menilai usul syarat PT menjadi 5 persen terlalu berlebihan. Menurut dia, di banyak negara demokrasi, PT yang disyaratkan agar parpol bisa duduk di parlemen hanya 2-3 persen. "Saya khawatir, justru terjadi pembunuhan aspirasi demokrasi jika dipaksakan," ujar sekretaris Fraksi PKB di DPR tersebut.
Dia menyatakan, angka 2,5 persen, seperti yang saat ini digunakan, masih cukup moderat. Penyederhanaan partai sebenarnya juga sudah diraih dari batas tersebut. "Saya yakin bahwa suara partai-partai pada 2014 up and down. Jadi, sangat mungkin berkurang lagi dari sembilan yang ada sekarang," papar dia.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa partainya tidak keberatan terhadap semangat penyederhanaan parpol. Tapi, prosesnya tidak boleh sampai memberangus aspirasi parpol tertentu.
Meskipun menuturkan tidak keberatan bila PT naik, Muzani menyebut batas 2,5 persen sebenarnya sudah cukup optimal. "Itu saja tidak gampang diperoleh partai-partai politik," ungkap dia.
Dia mengingatkan, dalam Pemilu 2009 hanya sembilan parpol yang sukses melenggang ke Senayan. Sementara itu, puluhan parpol lain gagal mencapai PT. Bahkan, ada parpol yang sudah berguguran. "Sebenarnya, angka itu (2,5 persen, Red) relatif sudah oke. Cukup efektif untuk mengurangi parpol," ucap dia.
Muzani menambahkan, bisa saja PT tetap 2,5 persen, tapi pemberlakuannya bersifat nasional. Gerindra siap untuk mendukung alternatif jalan tengah itu. "Jadi, PT berlaku secara nasional dari atas ke bawah, bukan hanya DPR," terangnya. Menurut dia, titik kompromi dengan pertimbangan rasional perlu dicari. "Kami sebenarnya tidak ingin terlibat dalam angka dulu. Sebab, itu masih awal sekali untuk dibicarakan," tegasnya. (pri/bay/dyn/c11)
"Kalau toh akan dinaikkan, ya 3 persen," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta Sabtu (29/5). Dia secara terang-terangan menolak usul Demokrat yang menginginkan PT 5 persen. Menurut dia, PT yang terlalu tinggi itu berpotensi memunculkan parpol-parpol lokal. Jadi, secara nasional, suatu parpol tidak memiliki wakil di DPR.
"Apakah setting kepartaian dan keparlemenan kita akan menoleransi parpol lokal? Itu harus dicermati dengan memperhatikan keutuhan NKRI," tuturnya.
Lukman meminta persoalan tersebut dikaji lebih dalam dan komprehensif. Bukan hanya terkait dengan besaran PT, tapi juga mencakup lingkup pemberlakuannya. "PT itu hanya berlaku nasional atau sampai DPRD" tegas wakil ketua MPR tersebut.
Wasekjen DPP PKB Hanif Dhakiri juga menilai usul syarat PT menjadi 5 persen terlalu berlebihan. Menurut dia, di banyak negara demokrasi, PT yang disyaratkan agar parpol bisa duduk di parlemen hanya 2-3 persen. "Saya khawatir, justru terjadi pembunuhan aspirasi demokrasi jika dipaksakan," ujar sekretaris Fraksi PKB di DPR tersebut.
Dia menyatakan, angka 2,5 persen, seperti yang saat ini digunakan, masih cukup moderat. Penyederhanaan partai sebenarnya juga sudah diraih dari batas tersebut. "Saya yakin bahwa suara partai-partai pada 2014 up and down. Jadi, sangat mungkin berkurang lagi dari sembilan yang ada sekarang," papar dia.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa partainya tidak keberatan terhadap semangat penyederhanaan parpol. Tapi, prosesnya tidak boleh sampai memberangus aspirasi parpol tertentu.
Meskipun menuturkan tidak keberatan bila PT naik, Muzani menyebut batas 2,5 persen sebenarnya sudah cukup optimal. "Itu saja tidak gampang diperoleh partai-partai politik," ungkap dia.
Dia mengingatkan, dalam Pemilu 2009 hanya sembilan parpol yang sukses melenggang ke Senayan. Sementara itu, puluhan parpol lain gagal mencapai PT. Bahkan, ada parpol yang sudah berguguran. "Sebenarnya, angka itu (2,5 persen, Red) relatif sudah oke. Cukup efektif untuk mengurangi parpol," ucap dia.
Muzani menambahkan, bisa saja PT tetap 2,5 persen, tapi pemberlakuannya bersifat nasional. Gerindra siap untuk mendukung alternatif jalan tengah itu. "Jadi, PT berlaku secara nasional dari atas ke bawah, bukan hanya DPR," terangnya. Menurut dia, titik kompromi dengan pertimbangan rasional perlu dicari. "Kami sebenarnya tidak ingin terlibat dalam angka dulu. Sebab, itu masih awal sekali untuk dibicarakan," tegasnya. (pri/bay/dyn/c11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar