PPP SOROTI LAYANAN PUBLIK

PPP SOROTI LAYANAN PUBLIK

Usai dilantik Selasa(25/8) lalu, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 langsung perang program yang akan dijalankan untuk kemajuan Jakarta.

Abdul Aziz Suaidi, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti lemahnya pelayanan publik diwilayah kelurahan dan kecamatan. Padahal, kedua wilayah ini merupakan ujung tombak dalam melayani warga.

”Pelayanan di kelurahan dan kecamatan dirasakan masih belum optimal. Faktor kualitas dan kuantitas masih menjadi problem yang harus mendapat solusi,”katanya kepada Duta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Secara kasat mata, kata Aziz, dari sisi jumlah aparatur PNS di kelurahan dan kecamatan dirasakan masih kurang sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal.

”Tenaga PNS di Kelurahan berkisar antara 10 sampai 15 orang, padahal seharusnya 25 sampai 30 orang. Begitu juga di kecamatan antara 20 sampai 25, padahal seharusnya 40 sampai 50 orang” ungkap mantan ketua IPNU DKI Jakarta itu.

Akibat kekurangan tenaga PNS di kelurahan dan kecamatan, lanjut Aziz, pelayanan publik tidak optimal. Misalnya, ada camat yang bilang mereka tidak punya tenaga PNS untuk mengadakan lelang.

”Karena tidak ada aparatnya, ya terpaksa lelang tidak dilakukan sehingga pelayanan publik terganggu, ” terang putra tokoh Betawi, H. Achmad Suaidy itu. (Kamis,27,08,2009, Duta)

ppp-jakbar.org