Selasa, 15 Juni 2010

Suryadharma Ali: Peningkatan PT Jangan Mengenyahkan Partai Kecil

Kamis, 03 Juni 2010 17:14 WIB     
Penulis : Dwi Tupani
JAKARTA--MI: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai wacana dinaikkannya ambang batas minimal suara di parlemen (Parliamentary Treshold/ PT) dari 2,5% menjadi 5% hanya berdasarkan keinginan mengenyahkan partai-partai kecil.

"Jangan hanya berdasarkan keinginan mengenyahkan yang kecil, saya kira hal ini menjadi tidak sehat dalam penataan demokrasi di Indonesia," katanya saat ditemui di Pembukaan Pekan Lingkungan Hidup ke-14 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (3/6).

Ditanya apakah skenario ini sebagai upaya untuk kembali ke sistem lama, di mana hanya ada 2 atau 3 partai saja agar ada suara mayoritas di DPR. Suryadharma menyatakan mungkin saja tujuannya seperti itu. "Sebab kalau dinaikkan menjadi 5%, paling tinggal tersisa 4 atau 5 partai di DPR."

Sebetulnya, kata dia, konteks kepartaian ke depan itu seperti apa harus disepakati dulu. "Jadi harus ada konsensus nasional yang menyepakati jumlah partai yang ideal itu seperti apa tapi tetapi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi. Kalau konsensusnya 2 partai ya sudah dibuat PT 20%," katanya.

Suryadharma yang juga Menteri Agama tersebut menyatakan PPP prinsipnya menolak PT dinaikkan dan meminta agar PT tetap 2,5%. Alasannya, kadia dia, PT 2,5% saja sudah menyia-nyiakan sekitar 18 juta suara.

"Kalau 5%, kalau kita hitung secara mudah (berdasar pemilu 2009), akan ada sekitar 36 juta suara tidak terakomodir, belum lagi ditambah dengan golput. Tahun lalu saja golput mencapai 30%," katanya.

Untuk bertahan atas sikapnya itu, PPP akan melakukan lobi dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai koalisi. Dengan adanya lobi tersebut, ujarnya, akan ada kesepakatan partai-partai di koalisi untuk tetap bertahan di 2,5%.

Masalah tersebut, tambahnya, belum dibicarakan di Sekber Koalisi. Jika dibicarakan pun, kata dia, tidak ada jaminan Setber memiliki pandangan yang sama. Sebab masing-masing parpol mempunyai kepentingan.

"Karena Golkar punya kepentingan sendiri, Demokrat juga punya kepentingan sendiri, mereka cenderung menetapkan Parliamentary Treshold itu lebih besar dari sekarang," katanya. (Tup/OL-7)

mediaindonesia.com

Tidak ada komentar: