KPK Usulkan Dana Rp575 Miliar

Wednesday, 16 June 2010

JAKARTA(SI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan anggaran sebesar Rp575,6 miliar untuk program kerja tahun 2011. Anggaran itu di antaranya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sebesar Rp170,4 miliar,pembangunan gedung KPK Rp150 miliar, dan pelaksanaan tugas teknis lain sekitar Rp405,2 miliar. Usulan alokasi anggaran tersebut disampaikan dalam agenda Rencana Kegiatan dan Anggaran KPK Tahun 2011 saat rapat kerja (raker) Komisi III dengan KPK di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.“Rencana anggaran belanja sebesar Rp575,6 miliar untuk tahun 2011,” ungkap Wakil Ketua KPK M Jasin. Raker KPK dan Komisi III DPR hanya dihadiri M Jasin dan Haryono Umar.Keduanya merupakan pimpinan KPK Bidang Pencegahan. Menurut Jasin,anggaran tahun 2011 ini meningkat 25,26% dari anggaran lembaga antikorupsi itu pada 2010. Kenaikan tersebut disebabkan karena beberapa hal.Pertama,kenaikan belanja pegawai senilai 8,46% dari Rp219 miliar pada 2010 menjadi Rp238 miliar pada 2011.Kedua,anggaran belanja modal pada 2011 sebesar Rp150 miliar,termasuk rencana pembangunan gedung KPK di lahan yang telah mendapat izin penggunaan dari Menteri Keuangan sebesar Rp100 miliar dari total rencana Rp190 miliar. Selain membuat anggaran pengeluaran, KPK juga menjabarkan rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi untuk tahun 2011. Tercatat PNBP yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp49,908 miliar.PNBP tersebut berasal antara lain dari pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang di-te-tapkan pengadilan sebesar Rp22 miliar, pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Rp16,5 miliar dan pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara Rp2,8 miliar. Selain itu juga berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan atau jasa giro senilai Rp2 miliar dan pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi sebesar Rp1,1 miliar.“KPK tidak menggunakan PNBP yang dihasilkan untuk kegiatan operasional. Seluruh PNBP disetor ke kas negara,”jelas Jasin. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun menyatakan, pihaknya akan menggelar rapat internal untuk membahas rencana anggaran yang diminta lembaga antikorupsi itu.Saat ini,Komisi III belum memutuskan apakah anggaran tersebut disetujui atau tidak.“ Nanti kita akan mengadakan rapat internal,tentu akan mempertimbangkan apakah anggaran itu disetujui atau tidak,” ungkap Gayus ketika dihubungi tadi malam. Gayus menyatakan, anggaran yang dikeluarkan negara untuk sebuah institusi harus berbasis kinerja. Artinya,KPK harus bisa meningkatkan kinerja jika ingin anggaran tersebut dipenuhi. “Yang jelas, fraksi kami (PDIP) akan mendukung kinerja KPK.Untuk itu,kami juga akan mendukung peningkatan anggaran KPK,”tandasnya. Terkait dengan rencana PNBP yang dihasilkan KPK, Gayus mengatakan, jumlah tersebut masih terlalu kecil. Sebab, tugas pokok KPK adalah mengembalikan uang negara dari tangan koruptor. (rd kandi)    http://www.seputar-indonesia.com

PRT Menjadi Isu Internasional

Wednesday, 16 June 2010

JAKARTA (SI) – Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) diangkat ke ranah internasional, yakni pada sidang International Labour Conference (ILC) di Jenewa,Swiss. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yang hadir dalam sidang tersebut mengatakan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) segera membentuk komite nasional yang bertugas menyiapkan kajian khusus sebagai bahan persiapan untuk penetapan konvensi ini pada tahun depan. Isu PRT ini disepakati dalam sidang ILC sebagai konvensi melalui voting. Awalnya,isu ini menjadi perdebatan panjang karena banyak delegasi yang meminta isu ini hanya menjadi rekomendasi dan bukan konvensi. Indonesia, kata Muhaimin, sejak awal menyatakan perlindungan kepada PRT mesti didukung penuh baik dalam bentuk konvensi maupun rekomendasi. “Indonesia akan memaksimalkan momen ini untuk meningkatkan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri,” katanya dalam rilis yang diterima harian Seputar Indonesiakemarin. Sidang ILC kemarin memasuki tahap pleno untuk menetapkan secara resmi agenda yang sudah disepakati bersama dan pembahasan beberapa agenda tambahan seperti krisis finansial, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kerja produktif. Secara kese-luruhan, sidang ILC akan berakhir hingga tanggal 18 Juni mendatang. Disela rapat, Menakertrans bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Iran Abdol Reza Sheikh ol- Eslami.Kedua belah pihak menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan awal penempatan TKI sektor formal di Iran. ”Kerja sama ini merupakan bagian dari kerja sama internasional kita dengan Iran,”ujar Menakertrans. Indonesia memilih Iran sebagai salah satu negara penempatan TKI formal karena kedua negara memiliki kerja sama bilateral yang panjang.Kesamaan budaya serta kepentingan di tingkat global mendorong kedua negara untuk semakin mempererat kerja sama di level kerja sama multilateral. Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menuturkan, Komisi IX DPR menyetujui kembali untuk membahas RUU Perlindungan PRT dalam masa sidang 2010. ”Komisi IX DPR memahami tuntutan berbagai kelompok masyarakat untuk tetap memprioritaskan RUU Perlindungan PRT dalam Prolegnas tahun 2010,”jelasnya. (neneng zubaidah)    http://www.seputar-indonesia.com

SBY Kumpulkan Pengurus Demokrat

Wednesday, 16 June 2010

AKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah pengurus Partai Demokrat periode 2010-2015 di kediaman pribadinya,Cikeas,Selasa (15/6) lalu. SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini memberikan arahan kepada para calon pengurus tersebut agar menjaga soliditas partai hingga lima tahun ke depan. Calon pengurus yang dipanggil menghadap Presiden SBY adalah pengurus inti di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina,dan Dewan Kehormatan. “Kemarin malam dikumpulkan Pak SBY di Cikeas. Kami diberikan pengarahan sebelum menduduki jabatan baru.Pak SBY meminta semuanya menjaga soliditas dan bersama-sama bekerja untuk membangun dan membesarkan partai,”kata Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli yang kembali menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Mantan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ini menuturkan,dalam pertemuan itu nama-nama pengurus yang baru dipanggil satu persatu. Tetapi, tidak semua posisi dipanggil karena masih ada beberapa pos yang masih menunggu konfirmasi kesediaan personel. Salah satunya Koordinator KontraS Usman Hamid yang diplot untuk menjadi Sekjen Departemen Hukum dan HAM. Para calon pengurus baru yang dikumpulkan di Cikeas umumnya para kader senior partai.Menurut Melani,hadir ketua umum terpilih Anas Urbaningrum, Marzuki Alie yang diplot menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina dan Andi Mallarangeng sebagai Sekretaris Dewan Pembina.Tampak pula pengusaha Hartati Murdaya yang masuk sebagai anggota Dewan Pembina. Dikumpulkannya para calon pengurus Demokrat oleh SBY di Cikeas menjadi tahap akhir sebelum susunan pengurus resmi diumumkan hari ini di Kantor DPP Partai Demokrat. Dua pengusaha yang disebutsebut akan memperkuat Partai Demokrat, Rachmat Gobel dan Sandiaga S Uno, tidak tampak dalam pertemuan tersebut. Hal itu menandakan juga bahwa keduanya tidak jadi masuk dalam kepengurusan. Tidak ada alasan jelas kenapa Partai Demokrat urung memasukkan kedua pengusaha tersebut. Padahal sebelumnya Sandiaga S Uno disebut-sebut akan menjabat bendara umum dan Rachmat Gobel sebagai anggota Dewan Kehormatan.“Tidak benar saya diminta untuk menjadi bendara umum. Belum ada pembicaraan resmi untuk itu,” kata Sandiaga saat ditemui di pembukaan Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton. Mantan anggota Tim Pemenangan Anas Urbaningrum, Saan Mustopa mengatakan,pengumuman pengurus baru akan dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB.“Pengurus sudah hampir jadi. Pengumuman akan dilakukan oleh ketua umum besok (hari ini) siang di Kantor DPP. Setelah itu diumumkan, semuanya akan jelas,”katanya. Saan menyatakan, setelah susunan pengurus Partai Demokrat periode 2010-2015 diumumkan, semuanya akan menjadi jelas, tidak ada lagi spekulasi nama-nama yang akan menduduki jabatan di Partai Demokrat. “Karena sejumlah pengusaha tidak jadi masuk dalam susunan pengurus, kemungkinan besar hanya sejumlah aktivis yang akan masuk dalam susunan pengurus,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini. Aktivis yang kemungkinan akan masuk dalam struktur pengurus Partai Demokrat adalah Koordinator KontraS Usman Hamid, mantan Direktur Eksekutif Imparsial Rachlan Nasidik, Ketua Dewan Tani Indonesia Ferry Juliantono, serta mantan aktivis mahasiswa angkatan 1999 Sarbini. “Di antara nama-nama aktivis itu ada yang masih menunggu konfirmasi. Partai Demokrat berkomitmen untuk memberikan ruang kepada orang-orang independen.Kami memberikan kesempatan pada mereka biar nanti kalau masuk, mereka bisa langsung memberikan warna,”katanya. Anggota Tim Formatur Jhonny Allen Marbun menegaskan, masuknya para aktivis ke dalam kepengurusan Demokrat ini bukanlah upaya untuk melemahkan daya kritis LSM terhadap pemerintah. Masuknya para aktivis itu karena Demokrat adalah partai terbuka yang memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk bergabung. “Mereka masuk karena kita memiliki kepentingan yang sama, untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat.Demokrat ini kan rumah rakyat,wajar kalau kami menerima semua komponen,” tegasnya. Jhonny menampik bahwa lamanya kepengurusan ini karena ada tekanan dari kubu tertentu yang menginginkan porsi yang lebih besar. Menurut Jhonny, setelah kongres,kubu-kubu itu sudah tidak ada lagi. Semuanya telah bersatu menjadi kader Demokrat.“Sudah tidak ada kubu-kubu. Ini kan kemenangan bersama,yawajar kalau kemenangan itu dinikmati bersama- sama. Kan kalau kuenya dibagi rata, rasanya akan lebih nikmat,” tegasnya.Menurut Jhonny, pendekatan dalam penyusunan kepengurusan ini adalah akomodatif dengan dasar kompetensi. Semua kubu diberi proporsi untuk masuk, tetapi tidak semua nama disetujui. (helmi firdaus)     http://www.seputar-indonesia.com