Hari Ini Warga Sumenep Pilih Bupati

Senin, 14 Juni 2010 | 08:11 WIB

TEMPO Interaktif, Sumenep - Hari ini 884.471 warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang masuk dalam daftar pemilih tetap, memilih calon bupati dan wakil bupati untuk lima tahun mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumenep Toha Samadi mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya karena selain menyerap anggaran yang besar, pemilihan bupati juga akan menentukan nasib warga Sumenep untuk lima tahun ke depan.

"Jadi jangan golput rugi," katanya lewat pesan singkat, Senin (14/6).

Toha berharap pelaksanaan pemilihan bupati Sumenep berjalan lancar dan tidak terjadi kekurangan surat suara terutama untuk di daerah kepulauan karena dapat mengganggu pelaksaan pemilihan bupati.
Berdasarkan hasil cek ulang terakhir, semua logistik pemilihan bupati seperti kotak suara, surat suara, dan bilik suara telah sampai di 2.128 tempat pemungutan suara. "Mudahan tidak kekurangan surat suara karena sudah kita siapkan surat auara cadangan di tiap TPS," ungkapnya.

Jumlah calon bupati di Sumenep tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur yaitu mencapai delapan pasang calon bupati dan wakil bupati. Mereka masing-masing Kafrawi-Djoko Soengkono (KD), Ilyasi Siraj-Rasyik Rahman (Iman), Samaruddin-Abd. Kadir (Sa-Ya), ketiganya dari jalur perseorangan.
Sedang yang diusung partai politik pasangan adalah Busyro Karim-Soengkono Siddik (Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Azasi-Dewi Khalifah (koalisi PKNU), Bambang Mursalin-Saleh Abdullah (koalisi Partai Demokrat), Sugianto-Muksin Amir (koalisi Partai Persatuan Pembangunan) dan Malik Efendi-Rahmad (koalisi Partai Amanat Nasional).
MUSTHOFA BISRI

 

PPP: Sekalian Saja PT 20%

Suara pemilih akan banyak terbuang jika Parliamentary Threshold 5 persen.

Selasa, 1 Juni 2010, 12:39 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih

Suryadharma Ali (Antara/ R Sukendi)

VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan partainya tetap tidak setuju dengan wacana Parliamentary Threshold (PT) 5 persen. Kenaikan itu hanya akan menyebabkan terbuangnya suara pemilih.

Hal ini dikatakan Suryadharma usai Peringatan Hari Pidato Bung Karno di Gedung DPR-MPR Jakarta, Selasa 1 Juni 2010.

"Kami sudah ada pandangan, meningkatkan Parliamentary Threshold dari 2,5 ke 5 persen bisa sebabkan banyaknya suara yang tidak terakomodir," kata Suryadharma.

Suryadharma mencontohkan, sewaktu Parliamentary Threshold 2,5 persen, ada sekitar 18 juta suara yang terbuang. Jadi kalau 5 persen, Suryadharma memperhitungkan kira-kira 36 juta suara yang akan hilang.

"PPP berpandangan kalau mau menyederhanakan tidak usah tanggung-tanggung. Bikin saja sekalian 20 sampai 25 persen, biar tinggal ada 2 - 3 parpol (di DPR)," ujar Suryadharma yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.

Selanjutnya, Suryadharma menjelaskan PPP akan membicarakan juga persoalan ini di Sekretariat Gabungan agar ada kesamaan pandangan. "Mesti itu hanya sebuah upaya saja. Karena tidak ada kewajiban bagi parpol di sekgab untuk menjalankan kewajiban yang sama," ucap Suryadharma.

Tolak PT 5 %, PPP Dekati Partai Non-Koalisi

Suryadharma memahami bahwa tidak ada jaminan kesamaan pandangan di Sekgab.

Kamis, 3 Juni 2010, 14:04 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih

VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan PPP tetap menolak kenaikan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen. PPP pun akan menjelaskan tidak tertutup kemungkinan membahas mengenai PT di Sekretariat Gabungan (Sekgab).

Namun, Suryadharma memahami jika tak ada jaminan kesamaan pandangan mengenai PT dalam Sekgab. "Karena masing-masing partai memiliki kepentingannya sendiri," kata Suryadharma saat ditemui usai pembukaan Pekan Lingkungan Indonesia di Jakarta, 3 Juni 2010.

Apakah PPP akan melakukan pendekatan kepada partai di luar koalisi terkait PT, seperti Partai Hanura dan Gerindra? "Oh ya jelas, tentu akan kita rangkul," jawab Suryadharma yang juga Menteri Agama ini.

Perbedaan sikap mengenai PT ini, menurut Suryadharma, memperlihatkan bahwa Sekgab tidak melakukan penyeragaman. "Walaupun dibicarakan di koalisi belum tentu masing-masing kita akan punya pandangan yang sama. Belum tentu tercipta kesepakatan yang sama," ujar Suryadharma.

Dia pun berpendapat, kenaikan PT merupakan strategi yang dibuat partai kecil untuk menyederhanakan partai-partai di parlemen. "Jangan hanya berdasarkan keinginan mengenyahkan yang kecil. Ini tidak sehat dalam penataan demokrasi di Indonesia," ucap Suryadharma.

Dalam pemilihan umum kemarin, suara PPP mencapai 5,6 persen suara. Walau demikian, PPP akan terus bekerja keras untuk mencapai syarat minimal PT di Pemilu 2014. "Ya kalau diputuskan 5 persen, kita kerja keras mengejar itu," kata Suryadharma. (adi)

vivanews.com

Suryadharma Ali: Peningkatan PT Jangan Mengenyahkan Partai Kecil

Kamis, 03 Juni 2010 17:14 WIB     

Penulis : Dwi Tupani

JAKARTA--MI: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai wacana dinaikkannya ambang batas minimal suara di parlemen (Parliamentary Treshold/ PT) dari 2,5% menjadi 5% hanya berdasarkan keinginan mengenyahkan partai-partai kecil.

"Jangan hanya berdasarkan keinginan mengenyahkan yang kecil, saya kira hal ini menjadi tidak sehat dalam penataan demokrasi di Indonesia," katanya saat ditemui di Pembukaan Pekan Lingkungan Hidup ke-14 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (3/6).

Ditanya apakah skenario ini sebagai upaya untuk kembali ke sistem lama, di mana hanya ada 2 atau 3 partai saja agar ada suara mayoritas di DPR. Suryadharma menyatakan mungkin saja tujuannya seperti itu. "Sebab kalau dinaikkan menjadi 5%, paling tinggal tersisa 4 atau 5 partai di DPR."

Sebetulnya, kata dia, konteks kepartaian ke depan itu seperti apa harus disepakati dulu. "Jadi harus ada konsensus nasional yang menyepakati jumlah partai yang ideal itu seperti apa tapi tetapi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi. Kalau konsensusnya 2 partai ya sudah dibuat PT 20%," katanya.

Suryadharma yang juga Menteri Agama tersebut menyatakan PPP prinsipnya menolak PT dinaikkan dan meminta agar PT tetap 2,5%. Alasannya, kadia dia, PT 2,5% saja sudah menyia-nyiakan sekitar 18 juta suara.

"Kalau 5%, kalau kita hitung secara mudah (berdasar pemilu 2009), akan ada sekitar 36 juta suara tidak terakomodir, belum lagi ditambah dengan golput. Tahun lalu saja golput mencapai 30%," katanya.

Untuk bertahan atas sikapnya itu, PPP akan melakukan lobi dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai koalisi. Dengan adanya lobi tersebut, ujarnya, akan ada kesepakatan partai-partai di koalisi untuk tetap bertahan di 2,5%.

Masalah tersebut, tambahnya, belum dibicarakan di Sekber Koalisi. Jika dibicarakan pun, kata dia, tidak ada jaminan Setber memiliki pandangan yang sama. Sebab masing-masing parpol mempunyai kepentingan.

"Karena Golkar punya kepentingan sendiri, Demokrat juga punya kepentingan sendiri, mereka cenderung menetapkan Parliamentary Treshold itu lebih besar dari sekarang," katanya. (Tup/OL-7)

mediaindonesia.com

KY Tindaklanjuti Laporan Caleg PPP

Selasa, 08 Juni 2010 20:39 WIB     

Penulis : hillarius

JAKARTA-MI: Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap menindaklanjuti laporan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I, Usman M Tokan, ke rapat pleno KY. Demikian dikatakan anggota KY Bidang Pengawasan, Keluhuran, dan Martabat Hakim, Zainal Arifin di Jakarta, Selasa (8/6).



Berdasarkan laporan, kata Zainal, KY melihat ada kejanggalan penolakan hakim atas kasus yang diadukan Usman itu. Hakim dalam pertimbangan berdasarkan keterangan ahli, menyebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI terpilih periode 2009-2014 merupakan kompetensi objek tata usaha negara.



Namun, dalam putusannya hakim menolak secara absolut untuk memeriksa perkara yang diajukannya itu. "Memang dalam persoalan ini masuk dalam kewenangan KY untuk memeriksa hakim. Namun tidak termasuk teknis yudisial. Alasannya, dalam hukum acara jelas dinyatakan bahwa amar putusan tidak boleh bertentangan dengan pertimbangan," kata Zainal.



Lebih lanjut Zainal menyarankan agar pelapor meminta penjelasan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan surat palsu dari panitera MK. Sebab, memeriksa putusan MK bukan termasuk kewenangan KY. "Kita sarankan supaya pelapor mengecek langsung kebenaran surat itu. Karena amar putusan MK hanya memerintahkan agar suara itu diserahkan ke PPP sedangkan surat panitera diserahkan ke perseorangan," jelasnya.



Sementara itu, Usman Tokan seusai melapor ke KY, mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dugaan surat palsu yang dikeluarkan oleh MK, khususnya surat dari panitera MK yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).



Untuk sementara ini, kata Usman, pihaknya masih menunggu hasil keputusan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI Masa Jabatan 2009-2014. JUga, menunggu hasil tindak lanjut KY atas pengaduan terhadap hakim PTUN yang menolak gugatan mereka.



Usman mengakui bahwa persoalan terkait dugaan surat palsu MK itu sudah pernah ada tanggapan dari Ketua MK Mahfud MD. Kaus itu merupakan salah satu dari 16 surat palsu MK yang beredar. "Saat itu Pak Mahfud menyatakan ada sejumlah surat yang diduga palsu dikeluarkan oleh oknum yang ada di MK. Cuma sayangnya, Pak Mahfud enggak berani lapor ke polisi takut institusinya tercemar," ujar Usman.



Selain itu, Usman juga melaporkan hakim PTUN Jakarta yang mengadili masalah ini ke KY. Karena memperkuat kemenangan Ahmad Yani, anggota legislatif PPP yang saat ini digugat Usman Tokan. "Pasalnya, PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili tetapi sepakat bahwa keputusan Presiden yang digugat merupakan kewenangan PTUN," terangnya.



Usman M Tokan adalah peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Selatan I pada pemilu legislatig 2009. Tetapi ia tidak lolos menjadi anggota DPR RI karena terjadi sengketa pemilu dan diselesaikan melalui MK.



Persoalan itu bermula saat ditetapkannya hasil pemilu legislatif 2009 untuk dapil I Sumsel di mana PPP memperoleh 68.061 suara. Usman Tokan di urutan pertama dengan suara sebanyak 20.728, disusul Ahmad Yani dengan 17.709 suara.



Dalam perkembangannya, PPP mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif ke MK, karena menilai ada 12.951 suara hilang. Gugatan itu dikuasakan ke Ahmad Yani dan meminta agar tambahan suaranya diberikan kepada dirinya.



Kemudian, MK mengabulkan bahwa memang ada jumlah suara yang hilang sebanyak 10.417 suara. Namun, tidak mengabulkan permohonan agar suara itu diberikan buat Ahmad Yani. Kendati demikian, dalam surat jawaban MK ke KPU Nomor 121/PAN.MK/VIII/2009, suara hilang itu dinyatakan menjadi milik Ahmad Yani. Hal itu tertuang dalam surat yang ditandatangani panitera MK.



"Ini ditambah sama panitera. Yani kan mengerti hukum, seharusnya surat yang keluar selain putusan MK ya enggak boleh. Kita duga ada permainan," tegas Usman. [Hil/OL-9]

mediaindonesia.com

PPP Mendua Soal Dana Dapil

Lukman Hakim Saifudin tidak setuju dengan usul yang dilontarkan M Romahurmuziy

Jum'at, 4 Juni 2010, 14:26 WIB

Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

Lukman Hakim Saifudin (www.dpr.go.id)

Lukman Hakim Saifudin, salah satu Ketua Partai Persatuan Pembangunan, rupanya tak sepakat dengan usulan Dana Alokasi Khusus Aspirasi Daerah Pemilihan. Lukman memiliki pendapat berbeda dengan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, M Romahurmuziy, salah satu pengusul Dana Dapil.

Menurut Lukman Hakim yang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, Dana Dapil tersebut punya potensi disimpangkan. "Menurut saya, itu sangat berpeluang terjadinya manipulatif atau sesuatu yang penyimpangan, begitu," kata Lukman di DPR RI, Jakarta, Jumat 4 Juni 2010. "Jadi harus ada jaminan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan uang itu," ujarnya.

Dana itu, lanjut Lukman, harus dijelaskan kepada publik terlebih dahulu agar publik bisa mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang tersebut bisa terjamin atau tidak. "Kalau tidak, itu harus ditolak," kata Lukman.

Lukman mengaku dirinya dan publik tentunya masih belum mengetahui bagaimana konsepsi yang sesungguhnya dari usulan penggunaan dana itu seperti apa. "Implementasinya, realisasinya dan pengawasan di lapangan dan sebagainya itu seperti apa? Ini kan masih banyak versi, begitu. Kami masih belum tahu persis," ujar Lukman.

Memang benar jika diasumsikan bahwa dana bagi pembangunan di daerah itu sangat dibutuhkan masyarakat. Namun masalahnya bagaimana menjamin dana itu benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan.

"Kalau dikatakan kebutuhan, pastilah butuh. Siapa yang tidak butuh. Rakyat kita di daerah-daerah pasti juga masih kekurangan, jadi pastilah butuh," kata dia.
Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya, kata Lukman, mereka yang mengusulkan proposal ini harusnya bisa menjelaskan kedua persoalan itu, akuntabilitas dan transparansi. "Harus bisa melakukan penjaminan itu. Kalau itu tidak ada, kami khawatir bahwa itu akan terjadi kebocoran-kebocoran lagi," kata Lukman.

Sebelumnya, M Romahurmuziy menjelaskan secara panjang lebar kepada VIVAnews mengenai usul Dana Dapil ini. Menurut Romy, begitu panggilannya, Dana Dapil justru memangkas korupsi dan aksi menjadi calo proyek yang dilakukan anggota Dewan. Lebih jauh, baca PPP: Dana Dapil Justru Pangkas Korupsi.
Sementara Partai Golkar mendukung ide ini. Bahkan Golkar mengusulkan Dana Dapil adalah Rp 15 miliar untuk setiap anggota DPR. (umi)

vivanews.com

Koalisi Siap Jalan Tanpa Golkar

POLITIK - PARPOL

Kamis, 10 Juni 2010 , 13:00:00

JAKARTA - Sikap Golkar yang mengancam akan hengkang dari koalisi ditanggapi sinis para koleganya di Setgap. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim menilai Golkar terlalu naif jika hanya gara-gara usulan dana aspirasnya ditolak rame-rame lantas akan meninggalkan koalisi. "Namun, jika memang Golkar akan keluar, koalisi akan jalan terus berjalan mengawal pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014," kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/6).

Meski begitu, Lukman mengaku tidak akan percaya partai Golkar akan keluar dari partai koalisi maupun Setgab. karena, lanjut Lukman, kematangan dan kearifan para politisi Partai Golkar tidak akan membuat keputusan keluar hanya gara-gara usalan dana aspirasi ditolak rame-rame. "Saya percaya, teman-teman di Golkar sudah cukup matang dalam berpolitik. Karena itu saya yakin, mereka tidak akan meninggalkan koalisi hanya karena perbedaan pendapat," ujar Lukman.

Pernyataan Lukman dibenarkan Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso (FPG). Priyo membantah kabar Golkar akan menarik diri dari koalisi. "Yang ada kan hanya statement dari kader Golkar. Belum menjadi keputusan Partai. Jadi, mohon dimaklumi sajalah..."

Priyo mengaku kaget atas ungkapan salah satu kadernya itu, karena di Partai memang tidak membahas persoalan tersebut. "Harusnya, dulu dana aspirasi itu diumukan bareng-bareng. Jadi tidak begini jadinya. Tapi ya sudahlah, sudah ngga apa-apa kok," kata Priyo.

Dengan nada menyindir, Priyo menganggap bahwa peristiwa penolakan ini sebagai peringatan bagi Partai Golkar, bahwa Setgab itu memang hanya ajang untuk berkomunikasi dan silaturahmi. "Untuk keputusan yang penting-penting, biarlah dengan mekanisme yang ada dan berlaku di partai masing-masing,' ujarnya. (aj/jpnn)

www.jpnn.com

PPP Menolak Dana Hibah Rp15 Miliar

Polkam / Kamis, 3 Juni 2010 18:34 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta : Partai Persatuan Pembangunan menolak usulan dana hibah Rp15 miliar per daerah pemilihan dalam Rancangan Undang-Undangan Pemilihan Umum. Partai berlambang Ka'bah menilai realisasi pemberian dana tersebut terlalu beresiko.

"Kami menolak anggaran Rp15 miliar per dapil. Kalau itu direalisasikan tentu saja harus diawasi karena bisa rawan manipulasi," Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (3/6).

Menurut Lukman, tugas anggota DPR adalah menerima dan melanjutkan aspirasi konstituen bukan mencarikan uang. DPR juga masih memiliki banyak tugas berat seperti menyusun legislasi dan pengawasan pemerintah.

Lukman menuturkan, tujuan dari pemberian dana hibah sebesar Rp15 miliar untuk pemerataan pembangunan,  bisa diselesaikan dengan meningkatkan pengawasan DPR kepada pemerintah. DPR bisa ikut menjamin kesejahteraan warga dengan anggaran pemerintah.

"Dengan optimalisasi pengawasan tugas kedewanan saja supaya optimal,"tandas Lukman.(Andhini)

Lima Alasan PPP Menolak Dana Aspirasi

Selasa, 08 Juni 2010 | 17:10 WIB

 

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin. Tempo/Nickmatul Huda

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan partainya dengan tegas dana aspirasi yang diwacanakan Partai Golkar itu. Menurut dia ada lima alasan kenapa PPP menolak dana aspirasi itu.

PPP, kata dia, menganggap pemberian dana itu akan mengancam keutuhan NKRI. "Karena nanti akan timbul ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa," kata Lukman yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini kepada Tempo, Selasa (8/6).

Selain itu, kata dia, pemberian dana itu juga akan mereduksi arah pembangunan karena tidak berskala nasional yang komprehensif. Alasan ketiga, kata dia, pemberian dana itu juga akan mereduksi fungsi DPR yang memiliki tugas legislasi, budgeting, dan kontrol.

Alasan keempat, kata dia, politik anggaran dikhawatirkan akan tereduksi hanya untuk mementingkan daerah pemilihan anggota Dewan.

Sedangkan yang terakhir, kata Lukman, pemberian dana aspirasi akan membuka praktek kolutif dan manipulatif anggota Dewan, birokrat, pemda, dan pengusaha di daerah.

Usulan dana aspirasi pertama kali disampaikan Fraksi Partai Golkar. Anggota Dewan akan mendapatkan dana Rp 15 miliar untuk setiap daerah pemilihan. Para wakil rakyat mendesak pemerintah agar anggaran yang mencapai sekitar Rp 8,4 triliun untuk 560 anggota ini bisa dikucurkan pada 2011.

FAJAR
tempointeraktif.com

Muktamar PPP Dipercepat, Lukman: Muktamar Bukan untuk Gusur Orang

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin prihatin dengan adanya isu penggeseran posisi kepengurusan dalam wacana percepatan Muktamar PPP. Lukman menilai Muktamar PPP bukan ajang menggeser orang.

"Isu itu dari mana munculnya, Muktamar bukan untuk geser-menggeser orang," kata Lukman kepada detikcom, Senin (14/6/2010).

Lukman menghimbau politisi PPP untuk tetap solid. Lukman berharap tidak ada oknum di intenal PPP yang merasa dizalimi yang lalu terpancing dengan isu perpecahan.

"Isu itu dilontarkan oleh orang yang hanya ingin pecah-belah internal PPP," imbau Lukman.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat ini disebabkan karena ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat ini, kubu yang menang akan dengan mudah menggusur lawan politiknya yang saat ini menjadi musuh dalam selimut.

Dalam kesempatan ini, Surya yang melontarkan pertama kali usulan muktamar dipercepat masih belum memastikan apakah dirinya akan kembali maju menjadi calon ketua umum. "Saya tidak tahu, wallahualam," tegas dia semalam.

Nama Romy muncul secara khusus dalam isu tersebut. Romy diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen partai itu jika ketua umum PPP hasil muktamar tidak lagi dipegang oleh kader yang berlatar belakang NU.

(van/yid)
detiknews.com 

Muktamar PPP Dipercepat, Suharso: Suryadharma Masih Yang Pas Pimpin PPP

Muktamar PPP Dipercepat
Suharso: Suryadharma Masih Yang Pas Pimpin PPP
Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Wacana percepatan Muktamar PPP yang dilontarkan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mulai menuai tanggapan. Bendahara Umum DPP PPP yang saat ini dipercaya menjadi Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menilai sosok Surya masih layak dan pas memimpin PPP.

"SDA (Suryadharma Ali) masih yang pas untuk pimpin PPP ke depan," kata Suharso kepada detikcom, Senin (14/6/2010).

Menurut mantan anggota panitia anggaran DPR ini, dirinya tidak berpikir sedikitpun untuk maju dalam perebutan kursi ketua umum partai berlambang Ka'bah itu. Padahal, nama Suharso sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat alternatif jika memang PPP benar-benar mempercepat muktamarnya.

"Nggaklah ya," elaknya saat ditanya soal kesiapannya bersaing melawan Surya.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat ini disebabkan karena ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat ini, kubu yang menang akan dengan mudah menggusur lawan politiknya yang saat ini menjadi 'musuh dalam selimut'.

Dalam kesempatan ini, Surya yang melontarkan pertama kali usulan muktamar dipercepat masih belum memastikan apakah dirinya akan kembali maju menjadi calon ketua umum. "Saya tidak tahu, wallahualam," tegas dia semalam.

(yid/fay)
detiknews.com 

Irgan Bantah Ada Percepatan Muktamar PPP

Minggu, 13/06/2010 17:03 WIB
Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Isu internal PPP sedang tidak kondusif sehingga memicu diusulkannya muktamar dipercepat dibantah Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz. Menurutnya, saat ini partainya sedang dalam performa terbaik dan sedang solid melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

"Nggak ada, isu itu tidak benar. Memang keputusan muktamar dipercepat atau tetap itu tergantung situasi yang berkembang di masing-masing DPW. Sampai sekarang kita tetap konsisten tahun 2012," kata Irgan kepada detikcom, Minggu (13/6/2010).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, saat ini partainya sedang giat melakukan konsolidasi guna menghadapi Pemilu 2014 yang diprediksi makin keras pertarungannya. Apalagi dalam pemilu mendatang sudah ada mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen.

"Sekarang yang kita pikirkan itu konsolidasi harus berjalan dengan baik. Pemilu 2014 harus tertata. Apalagi ada wacana PT 5 persen," tegasnya.

Saat ini, lanjut Irgan, PPP sedang melakukan pendampingan terhadap regenerasi dan kaderisasi dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. "Sekarang ini kami konsolidasi dulu melalui musyawarah ranting, anak cabang, muscab dan muwil yang diperhitungkan tuntas Februari 2011," tegasnya.

Sebelumnya, beredar isu kepemimpinan Suryadharma Ali di PPP saat ini terus mendapatkan guncangan dari kader partai ka'bah itu. Sebabnya sangat kompleks, mulai dari ketidakpuasan suara PPP yang turun di tangan Suryadharma sampai sisa persoalan penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

(yid/irw)
detiknews.com 

PPP Berharap Jimly Pimpin KPK

PPP Berharap Jimly Pimpin KPK
Minggu, 13 Juni 2010, 11:50:59 WIB
Laporan: A. Rapiudin

Jakarta, RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie  bersedia ikut dalam proses pemilihan pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Rakyat Merdeka Online, (Minggu, 13/6).

Menurutnya, KPK membutuhkan pemimpin yang bersih, berani, berintegritas, jujur, dan punya pengalaman dalam bidang hukum.

"Karena itu, kami berharap Jimly Asshidiqie bersedia ikut dalam proses pemilihan pimpinan  KPK," ujarnya

Irgan menambahkan, PPP mengusulkan masa jabatan ketua KPK pengganti Antasari Azhar selama empat tahun. Jika masa jabatan pimpinan KPK hanya satu tahun, maka  tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena itu, pihaknya lebih cenderung empat tahun dengan pertimbangan KPK akan lebih kuat dan lebih maksimal bekerja memberantas korupsi.[rap]

Tolak Dana Aspirasi, PPP Fokus Garap RUU

Minggu, 13 Juni 2010, 13:53:33 WIB
Laporan: A. Rapiudin

Jakarta, RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan dana aspirasi Rp 15 miliar  per anggota untuk masing-masing dapil.

Partai berlambang Ka'bah itu kini  fokus menggarap 79 Rancangan Undang Undang (RUU) untuk tahun 2010 ini. Langkah ini sebagai bagian dari fungsi DPR, yakni fungsi legislasi.

"Kita menolak usulan itu, karena berpengaruh terhadap perimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, juga membuka peluang tawar-menawar proyek antara DPR, Pemda, dan pengusaha," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Rakyat Merdeka Online, (Minggu, 13/6).

Menurutnya, pekerjaan DPR saat ini cukup banyak. Salah satunya menyelesaikan 79 RUU pada tahun ini.[rap]

Suryadharma Usul Muktamar PPP Dipercepat

Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Wacana mempercepat muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari jadwal semula pada tahun 2012 dilontarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Demi menyongsong pemilu 2014, Surya mengusulkan Muktamar PPP dipercepat setahun.

"Ide mempercepat itu dari saya. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan pada Juni 2011 setelah Muswil PPP di seluruh Indonesia selesai pada bulan April 2011," kata Suryadharma Ali.

Hal ini dikatakannya seusai menjadi pembicara dalam acara 'PPP Mendengar' yang mengundang Prof Dr. Nico Kaptein, dosen Sejarah dan Studi Islam dari Leiden University, Belanda di kantor PPP, Jl. Diponegoro, Menteng, Minggu (14/6/2010).

Menurut Surya, wacana percepatan pemilu tersebut dimaksudkan untuk menjadikan konsolidasi PPP lebih mantap dalam menghadapi pemilu 2014 yang diyakini semakin keras persaingannya. Karena itu, percepatan muktamar ini akan didahului dengan percepatan musyarwah mulai dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah PPP di seluruh Indonesia.

"Kita itu konsepnya konsolidasi dari bawah karena itu saya usulkan setelah musyarawah ranting, anak cabang, setelah itu kalau sudah selesai baru akan digelar muktamar," paparnya.

Saat ditanya tujuan percepatan mukatamar ini, apakah karena ada beberapa kelompok yang dianggap menggangu di internal PPP terhadap solidnya organisasi, Surya menjawab tegas "Tidak, kita solid, tidak ada perpecahan. Ini semata-mata dalam rangka untuk konsolidasi dalam menyongsong pemilu," jelasnya.

Selain itu, saat ditanya apakah dirinya akan kembali mengajukan diri jadi ketum, Surya masih belum mau menjawab saat ini. "Saya tidak tahu, Wallahualam," tegasnya sambil tersenyum. (fiq/ape)

PPP Usul Reserve Bank of Australia Dipanggil

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan mengusulkan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Reserve Bank of Australia terkait dugaan penyuapan pejabat Bank Indonesia pada tahun 1999. PPP ingin, kasus yang diduga melibatkan uang suap sebesar US$ 1,3 juta itu diperjelas.

"Dia harus menjelaskan siapa S dan M yang dia maksudkan pejabat senior Bank Indonesia," kata Sekretaris Fraksi PPP, M. Romahurmuziy, secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 28 Mei 2010.

Jika memang nyata siapa S dan M itu, PPP menyatakan kasus ini membuktikan kebobrokan Bank Indonesia. PPP mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi atas pencetakan uang nominal Rp 100.000 tahun 1999 itu.

"Ini diperlukan untuk meneguhkan kapasitas moral BI sebagai pemegang otoritas moneter, setelah dugaan mispolicy dalam bail-out century yang mengoyak keadilan publik," ujar Romy.

Terbukanya kasus ini membuat Bank Indonesia (BI) memanggil empat orang pejabatnya. Bank sentral telah menugaskan Direktorat Audit Intern BI untuk melakukan penelitian dan penyisiran bagaimana kondisi pada saat kasus itu terjadi.

Kebanyakan dari orang yang telah dan akan dipanggil adalah orang yang sudah pensiun. Pemanggilan itu tak sampai ke Deputi Gubernur, karena prosesnya tidak sampai ke jabatan tersebut.

Selain itu, BI juga terus membuka komunikasi dengan pihak Australia karena menyangkut Reserve Bank of Australia (RBA, Bank Sentral Australia). Komunikasi dilakukan secara langsung dengan perusahaan percetakan uang. BI belum berhubungan dengan Australia Federal Police. ( dikutip ; vivanews )

ppp-jakbar.com

PPP Kutuk Serangan Israel Atas Mavi Marmara

Partai Persatuan Pembangunan mengutuk serangan tentara Israel atas kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Jakarta Senin mengatakan, serangan tentara Israel ini menegaskan perilaku Israel sebagai bangsa yang anti kemanusiaan dan anti perdamaian. "Semakin jelas bahwa Israel adalah negara penghambat terwujudnya perdamaian dunia di Timur Tengah," kata Romahurmuziy.

Dikatakannya, PPP meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara bilateral maupun melalui lembaga multilateral guna menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang ditengarai berada di kapal Mavi Marmara.

PPP juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengirim surat protes ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) atas serangan Israel ke jalur Gaza sebelumnya.

PPP meminta kepada Israel dan Palestina untuk mengedepankan perdamaian melalui forum dialog sekaligus menjauhi tindakan kekerasan yang akan memakan korban jiwa lebih banyak.

"PPP meminta kepada kedua negara untuk menjunjung tinggi seluruh perjanjian damai yang telah disepakati," kata Romy, panggilan akrab Romahurmuziy.

Informasi yang dihimpun, jumlah korban akibat serangan tentara Israel ke Kapal Mavi Marmara masih simpang siur akibat terputusnya informasi dari kapal pembawa relawan untuk masyarakat Palestina melalui lembaga kemanusiaan Insani Yardim Fakvi (IHH) Turki itu.

IHH merupakan lembaga kemanusiaan Turki yang menjadi koordinator tim bantuan kemanusiaan itu.

Dalam sejumlah situs internet, korban tewas semula sebutkan tiga orang kemudian berubah lagi menjadi sepuluh orang dan kini dikabarkan menjadi 16 orang namun validitas maupun identitas korban belum dapat dipastikan.

Sementara itu, sebanyak 12 WNI dikabarkan ikut menjadi relawan di kapal tersebut dan hingga kini belum diketahui nasibnya.

Ke-12 orang tersebut adalah empat relawan Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), empat relawan Medical Emergency Recue Committe (MER-C), seorang wartawan TVOne dan tiga relawan dari Sahabat Al Aqsha-Hidayatullah

Berdasarkan informasi dari masing-masing lembaga itu, dari MER-C adalah Nurfitri Taher (Upi) yang merupakan "project officer MER-C", tenaga medis dr Arief Rachman, tenaga mekanik Nur Ikhwan Abadi, tenaga nonmedis Abdillah Onim yang akan ikut mendirikan rumah sakit di Gaza, serta wartawan TVOne Muhammad Yasin.

Empat relawan KISPA yang ikut dalam Kapal Mavi Marmara adalah Ketua KISPA H Ferry Nur SSi, Wakil Ketua Muhendri Muchtar, Humas Hardjito Warno, serta relawan KISPA Okvianto Baharuddin.

Sedangkan tiga relawan dari Sahabat Al Aqsha-Hidayatullah adalah Surya Fahrizal (jurnalis www.hidayatullah.com), Santi Soekanto, dan Dzikrullah Ramudya. ( dikutip dari ; ANTARA )

ppp-jakbar.com

Dana Operasional RT/RW Bukan Honor Ketua

Dana Operasional RT/RW Bukan Honor Ketua

Pemberian dana operasional ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) selama ini ditafsirkan seolah-olah sebagai honor atau gaji ketua RT/RW. Akibatnya, banyak pengurus RT/RW tak tahu-menahu soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diterima para ketua RT/RW.

Pada saat pertama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan dana operasional kepada ketua RT/RW, payung hukum yang digunakan adalah SK Gubernur DKI No 2153 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Uang Insentif Operasional kepada Ketua RT/RW sebagai Bantuan Dana Kegiatan Pengurus RT/RW. Uang itu kemudian dianggap sebagai insentif bagi ketua RT/RW. Pada tahun 2003, insentif RT sebesar Rp 150.000 dan RW Rp 200.000 per bulan.

"Makanya uang itu tak masuk kas RT karena salah dalam menafsirkan," ujar Sekretaris RT 003/06 di Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Herno, Kamis (10/7). Harusnya ini diluruskan, karena uang insentif operasional RT/RW itu untuk mendukung pelaksanaan tugas ketua RT/RW dan bukan merupakan gaji atau uang kehormatan.

Karena itu, tak mengherankan kalau ada RT/RW yang menjadikan uang tersebut buat "bancakan" dan dibagi sesama pengurus RT/RW. "Di tempat saya, dana operasional oleh ketua RT malah dibagi buat pengurus RT. Saya nggak tahu dapat rapelan berapa," kata Dodo, sekretaris RT di daerah Kebon Baru, Jakarta Selatan.

Ketua RW 001 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Muhammad Haris menambahkan, dua pekan lalu ia menerima uang rapelan (Rp 375.000 per bulan) untuk dana operasional RW. Sedangkan uang operasional RT sebesar Rp 325.000.

Mengomentari hal itu, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Suaedy, menegaskan, dana operasional RT/RW bukan honor atau uang kehormatan untuk ketua RT/RW. "Ini yang harus diluruskan karena kenyataan di lapangan dana operasional itu dianggap honor. Uang operasional ini bisa untuk membeli alat tulis kantor (ATK) atau keperluan operasional lainnya," kata Suaedy menegaskan.

Nilai nominal dana operasional RT/RW tahun 2008, kata Suaedy, akan dinaikkan sebesar 100 persen dari tahun 2007. Dana operasional RT semula Rp 300.000 menjadi Rp 600.000 dan RW senilai Rp 375.000 menjadi Rp 750.000 per bulan. "Anggaran itu sudah ditetapkan dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2008 pada 29 Desember 2007," ucap Suaidy. (dikutip dari : suarakarya)

ppp-jakbar.org

PPP Buka Pendaftaran Caleg pada 20-30 Juni

Ahmad Muqowam, Ketua LP2L PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuktikan janjinya untuk membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) secara terbuka. Rencananya, partai berlambang kakbah itu akan membuka pendaftaran selama sepuluh hari mulai Jumat 20 Juni sampai Senin 30 Juni.Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPP PPP Jalan Borobudur 8 Menteng Jakarta Pusat dan Kantor LP2L DPP PPP Jalan Tebet Timur Raya Dalam 64 A Tebet Jakarta Selatan.
Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Husnan Bey Fananie mengatakan, pembukaan pendaftaran caleg tersebut membuktikan kalau PPP sangat terbuka. Menurut dia, selain kader yang memiliki loyalitas, akseptabilitas dan kapabilitas tinggi, masyarakat umum juga berpeluang dicalonkan.

"Kita membuka diri untuk berbagai kalangan seperti ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh ormas, cendikiawan, wartawan, advokat, seniman, artis, aktivis LSM dan elemen lainnya," kata Husnan saat konfrensi pers di Kantor LP2L PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2008).

Dia mengatakan, seleksi bakal caleg PPP akan dilakukan beberapa tahap, yakni pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, evaluasi dan penilaian akhir serta rekomendasi. Menurut dia, pengurus PPP tidak secara otomatis dicalonkan, tapi tetap harus mengikuti proses seleksi dari awal. <sub>(sumber : okezone.com)

ppp-jakbar.org</sub>

PPP SOROTI LAYANAN PUBLIK

PPP SOROTI LAYANAN PUBLIK

Usai dilantik Selasa(25/8) lalu, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 langsung perang program yang akan dijalankan untuk kemajuan Jakarta.

Abdul Aziz Suaidi, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti lemahnya pelayanan publik diwilayah kelurahan dan kecamatan. Padahal, kedua wilayah ini merupakan ujung tombak dalam melayani warga.

”Pelayanan di kelurahan dan kecamatan dirasakan masih belum optimal. Faktor kualitas dan kuantitas masih menjadi problem yang harus mendapat solusi,”katanya kepada Duta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Secara kasat mata, kata Aziz, dari sisi jumlah aparatur PNS di kelurahan dan kecamatan dirasakan masih kurang sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal.

”Tenaga PNS di Kelurahan berkisar antara 10 sampai 15 orang, padahal seharusnya 25 sampai 30 orang. Begitu juga di kecamatan antara 20 sampai 25, padahal seharusnya 40 sampai 50 orang” ungkap mantan ketua IPNU DKI Jakarta itu.

Akibat kekurangan tenaga PNS di kelurahan dan kecamatan, lanjut Aziz, pelayanan publik tidak optimal. Misalnya, ada camat yang bilang mereka tidak punya tenaga PNS untuk mengadakan lelang.

”Karena tidak ada aparatnya, ya terpaksa lelang tidak dilakukan sehingga pelayanan publik terganggu, ” terang putra tokoh Betawi, H. Achmad Suaidy itu. (Kamis,27,08,2009, Duta)

ppp-jakbar.org