PPP, PKB, Gerindra Pertahankan 2,5 Persen

JAKARTA - Pertarungan parpol besar dengan parpol kecil dalam pembahasan PT (parliamentary threshold) bakal seru. Partai medioker, seperti PPP, PKB, dan Gerindra, akan berjuang mempertahankan PT 2,5 persen seperti saat ini. Menurut mereka, batas suara untuk mendapatkan kursi DPR tersebut sudah cukup sehingga tak perlu dinaikkan.

"Kalau toh akan dinaikkan, ya 3 persen," kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta Sabtu (29/5). Dia secara terang-terangan menolak usul Demokrat yang menginginkan PT 5 persen. Menurut dia, PT yang terlalu tinggi itu berpotensi memunculkan parpol-parpol lokal. Jadi, secara nasional, suatu parpol tidak memiliki wakil di DPR.

"Apakah setting kepartaian dan keparlemenan kita akan menoleransi parpol lokal? Itu harus dicermati dengan memperhatikan keutuhan NKRI," tuturnya.

Lukman meminta persoalan tersebut dikaji lebih dalam dan komprehensif. Bukan hanya terkait dengan besaran PT, tapi juga mencakup lingkup pemberlakuannya. "PT itu hanya berlaku nasional atau sampai DPRD" tegas wakil ketua MPR tersebut.

Wasekjen DPP PKB Hanif Dhakiri juga menilai usul syarat PT menjadi 5 persen terlalu berlebihan. Menurut dia, di banyak negara demokrasi, PT yang disyaratkan agar parpol bisa duduk di parlemen hanya 2-3 persen. "Saya khawatir, justru terjadi pembunuhan aspirasi demokrasi jika dipaksakan," ujar sekretaris Fraksi PKB di DPR tersebut.

Dia menyatakan, angka 2,5 persen, seperti yang saat ini digunakan, masih cukup moderat. Penyederhanaan partai sebenarnya juga sudah diraih dari batas tersebut. "Saya yakin bahwa suara partai-partai pada 2014 up and down. Jadi, sangat mungkin berkurang lagi dari sembilan yang ada sekarang," papar dia.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa partainya tidak keberatan terhadap semangat penyederhanaan parpol. Tapi, prosesnya tidak boleh sampai memberangus aspirasi parpol tertentu.

Meskipun menuturkan tidak keberatan bila PT naik, Muzani menyebut batas 2,5 persen sebenarnya sudah cukup optimal. "Itu saja tidak gampang diperoleh partai-partai politik," ungkap dia.

Dia mengingatkan, dalam Pemilu 2009 hanya sembilan parpol yang sukses melenggang ke Senayan. Sementara itu, puluhan parpol lain gagal mencapai PT. Bahkan, ada parpol yang sudah berguguran. "Sebenarnya, angka itu (2,5 persen, Red) relatif sudah oke. Cukup efektif untuk mengurangi parpol," ucap dia.

Muzani menambahkan, bisa saja PT tetap 2,5 persen, tapi pemberlakuannya bersifat nasional. Gerindra siap untuk mendukung alternatif jalan tengah itu. "Jadi, PT berlaku secara nasional dari atas ke bawah, bukan hanya DPR," terangnya. Menurut dia, titik kompromi dengan pertimbangan rasional perlu dicari. "Kami sebenarnya tidak ingin terlibat dalam angka dulu. Sebab, itu masih awal sekali untuk dibicarakan," tegasnya. (pri/bay/dyn/c11)

 

http://www.jpnn.com

PPP Minta DPR Waspada dengan Wacana Dirut PLN Soal Listrik Gratis

Minggu, 13/06/2010 16:07 WIB
Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - PPP memiliki pandangan lain soal usulan Dirut PLN Dahlan Iskan yang ingin menggratiskan listrik untuk orang miskin. Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai usulan Dahlan itu masih belum jelas, karenanya harus dikaji lebih detail dan serius.

"Wacana itu memang menarik, tetapi jika mau dibuat keputusan, harus benar-benar dikaji secara serius dan detail. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru," kata Irgan kepada detikcom, Minggu (13/6/2010).

Menurut wakil ketua Komisi IX ini, wacana yang dilontarkan Dahlan memang sangat menggiurkan. Meski PLN kehilangan sekitar Rp 1,5 triliun yang merupakan pendapatan listrik dari rakyat miskin, tetapi pemerintah bisa meraup sekitar Rp 30 triliun dari penghilangan subsidi bagi orang kaya,

"Intinya perlu kajian mendalam, jangan sampai seperti kasus BLT yang kemudian juga membebani negara juga," terangnya.

Selain itu, wacana itu juga harus dihitung pula efek psikologis dari penghapusan subsidi PLN bagi orang kaya. "Jangan sampai nanti malah membuat gejolak baru, parbrik-pabrik malah beroperasi dan berakibat terjadinya PHK. Jadi hati-hati dengan wacana itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirut Utama PLN Dahlan Iskan menantang para politisi di Senayan untuk menggratiskan masyarakat miskin mendapatkan aliran listrik.

Dasar usulan Dahlan adalah dengan memberikan seluruh subsidi kepada golongan masyarakat miskin (pengguna 450 MW) dan pembayaran normal atau sebesar biaya produksi listrik (Rp 1.000 per kwh) oleh golongan lain, maka PT PLN akan kehilangan dana sebesar Rp 1,5 triliun tetapi dapat penerimaan sekitar Rp 30 triliun.

"Saya challenge (tantang) ke DPR, kenapa yang miskin nggak dikasih gratis. Biarin saya dibilang gila, tapi kalau mau mementingkan yang miskin, ya, dikasih gratis saja," tegasnya dalam forum dengan wartawan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/6/2010) kemarin.

(yid/irw)

http://www.detiknews.com

Kiai PPP Restui Edo Pimpin DPW Jatim

SURABAYA - SURYA- Rencana pencalonan Mujtahidur Ridho (Edo) ternyata berpeluang besar direstui para kiai berpengaruh PPP di Jatim. Di antaranya, KH Alawy Muhammad, KH Fawaid As’ad, KH Sumli Fadeli, KH Makin Harun, KH Maimun Adnan, serta Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua PBNU Saifullah Yusuf.
Seperti yang diinginkan pengurus DPC-DPC yang mendukung Edo, para kiai tersebut menginginkan adanya perubahan di internal PPP. Yakni, PPP kembali besar dan benar-benar menjadi partai yang menjalankan ajaran Islam.
Hal itu diungkapkan Ketua tim pemenangan Edo, Abdul Fattah kepada Surya beberapa hari lalu. Menurut Fatah, mereka menginginkan perubahan yang dalam arti kata butuh seorang pemimpin muda yang bisa mengayomi semua pihak, ternyata setelah dipertimbangkan itu adalah Edo. Dia saat ini menjadi pengurus Balitbang DPP PPP.
“Selama dua tahun ini Gus Edo inten menghubungi DPC. Dia juga bisa diterima dikalangan pemerintahan, dekat dengan kekuasaan serta idealismenya juga bagus untuk mengembangkan PPP ke depan. Itu yang diharapkan cabang-cabang,” papar Fatah.
Saat ini, kata Fatah, sudah ada 29 DPC mendukung pencalonan cucu menantu KH Wahab Chasbullah (pendiri NU) ini. Di antaranya Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Nganjuk, Kabupaten/Kota blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Bojonegoro. Pernyataan itu setelah Edo mengunjungi mereka satu persatu maupun melakukan pertemuan bersama. “kami sudah melakukan pertemuan per wilayah maupun secara keseluruhan,” katanya.
Sementara, calon ketua lainnya, Mujahit Ansori siap maju jika dicalonkan oleh DPC-DPC. Namun, hingga saat ini ia mengakui belum melakukan penggalangan bersifat masif. “Tapi sebagai pengurus sering turun ke bawah yang saya lakukan menjadi modal,” kata Mujahit.
Ia tidak ingin melakukan penggalangan secara vulgar. Sebab, tindakan itu tidak sesuai dengan prinsip partai. “Yang melakukan penggalangan secara masif ada dua calon, yaitu Musyafak (pelaksana ketua DPW dan Edo),” ungkapnya.
Mujahit hanya memiliki nilai tawar supaya DPC memilihnya dalam bentuk gagasan, pikiran, idealisme untuk membesarkan partai agar kembali pada khittah, etika dan asas kepartaian Islam.niks

http://www.surya.co.id

Muswilub PPP Belum ada kepastian

SURABAYA -SURYA- Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) DPW PPP Jatim rencananya digelar pertengahan Juni ini. Namun, panitia Muswilub belum menetapkan kapan tanggal kepastiannya.
Ketua tim pemenangan calon ketua Mujtahidur Ridho (Edo), Abdul Fatah mengaku hingga saat ini belum mendapatkan kepastian pelaksanaan Muswilub PPP nanti. Padahal, kalau pertengahan Juni, mestinya sudah ditetapkan tanggal pelaksanaannya. Ia pernah mendapatkan informasi bahwa DPP PPP minta pelaksana tugas ketua DPW meminta jadwal Muswilub digelar tanggal 15 Juni.
Bagaimana kalau melewati batas tanggal itu? Kata Fatah, “Kalau panitia nanti melewati tanggal itu, berarti mereka melanggar perintah DPP,” ujar Fatah yang juga Wakil Ketua Biro Pemenangan PPP Jatim, Jumat (4/6).
Pengakuan itu juga diungkapkan oleh salah satu panitia Muswilub, Mujahit Ansori. Politisi asal Madura yang rencananya juga meramaikan persaingan bursa calon ketua DPW ini mengatakan, kepanitiaan Muswilub belum diputuskan oleh panitia secara keseluruhan. “Yang jelas akan dilaksanakan di bulan Juni ini,” kata Mujahit. niks

Pernyataan Ketua DPC PPP Depok Versi Muscablub Menyesatkan

Rabu, 02/06/2010 - 20:18

 

DEPOK, (PRLM).- Ketua terpilih DPC PPP Kota Depok versi Muscablub, Rusdi Madari, mengatakan belum menentukan dukungan dalam pemilukada. M. Triyono bersama Nirwana, pengurus DPC PPP Kota Depok, menilainya pernyataan tersebut menyesatkan. Pasalnya, kepengurusan sebelumnya yang diketuai Istiqori telah merekomendasikan Yuyun-Hasbulah. Bahkan, sebelumnya sudah masuk dalam koalisi 12 atau koalisi pangeran (PPP, PAN. PDIP).
“Kalau Rusdi Madari ngomong belum menentukan pilihan, itu adalah pernyataan yang menyesatkan kader PPP. Pernyataan itu tidak benar,” ujarnya kepada wartawan, di Perumahan Depok Mulya I, Rabu (2/6).
Menurut Triyono, meskipun terpilih dalam muscablub kepengurusan Rusdi belum mendapatkan surat keputusan (SK) dari DPW PPP Jawa Barat. ”Jika belum ada SK, maka kepengurusan yang dipimpin oleh Istiqori masih berlaku,” tegas Tri.
Di tempat yang sama, Nirwana juga menilai bahwa Muscablub dilandasi untuk membangun citra dan konsolidasi di tubuh PPP Depok. Jika hanya karena berebut SK untuk dukung dalam pemilukada, maka DPW PPP akan menggantung SK tersebut. Yang diharapkan dalam Muscablub, sambungnya, adalah membangun kepengurusan di tingkat PAC dan ranting di 11 Kecamatan.
Lebih jauh lagi, imbuhnya, dapat mengkonsolidasikan ke semua pengurus dan kader di tingkat level paling bawah. “Jika usulan Muscablub hanya sekadar akal-akalan untuk memberikan dukungan pada pemilukada, maka DPW akan menggantung SK tersebut,” tuturnya.
Bahkan, imbuhnya, pernyataan Rusdi terkesan menampilkan citra PPP yang hipokrit dan cenderung tidak konsisten. Dampaknya, secara langsung berpengaruh pada citra dan kontituen. Dari pernyataan tersebut, sambungnya, puluhan pengurus ranting, baik di bawah PAC Sukmajaya, PAC Limo dan Cimanggis akan turun menggugatnya. Pasalnya, dalam pemilukada telah melakukan finalisasi dan memutuskan. Rekomendasi, imbuhnya, dukungan untuk Yuyun Wirasaputra dan Hasbulah. Rahmat.
Nirwana menegaskan, berdasarkan AD/ART PPP di bawah pimpinan Surya Darma Ali telah merekomendasikan nama Yuyun Wirasaputra dan Hasbulah Rahmat. Keduanya, diperkuat dengan keputusan DPW untuk diusung sebagai calon walikota dan wakil walikota Depok. Rekomendasi dari DPW telah diberikan kepada DPC pada masa Istiqori. Berdasarkan SK DPP nomor: 020/SK/DPP/C/IV/2006 tanggal 6-4-2006. “Dari SK ini kan jelas, Yuyun-Hasbulah harga mati,” tandasnya. (A-163/das)***

http://www.pikiran-rakyat.com

Nurhadi, Pimpin DPC PPP Kabupaten Cirebon

Selasa, 8 Juni 2010 - 18:24 WIB

| More

CIREBON (Pos Kota) – Nurhadi, seorang usahawan garam, akhirnya dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cirebon hingga Desember 2011 mendatang.
Nurhadi dikukuhkan memimpin partai berlambang Ka’bah itu setelah melalui pemilihan secara langsung pada Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) bertempat di Bandung, Jawa Barat.
Pada Muscablub yang berlangsung demokrasi tersebut, Nurhadi memperoleh suara mutlak dari 71 hak suara yang berasal dari 36 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kabupaten Cirebon. Nurhadi menyingkirkan dua kandidat lainnya, Syahdurofik dan H Nasirudin, yang perolehan suaranya sangat jauh dari Nurhadi.
Ketua DPW PPP  Jawa Barat, H Nu’manul Hakim  dalam kesempatan itu membeberkan, dalam sejarah keberadaan PPP sejak tahun 1973 lalu, baru kali ini terjadi Muscablub, yakni terjadi di Kabupaten Cirebon.
Meski mengaku kaget pada saat awal adanya usulan Muscablub tersebut, namun DPW PPP menyikapinya secara bijak sehingga kemudian memberikan rekomendasi dilaksanakannya Muscablub tersebut. Yang penting menurutnya, fenomena yang terjadi itu semata-mata bertujuan untuk membesarkan PPP di masa mendatang.
Pria yang akrap disapa Nu’man ini mengungkapkan, dengan terbetuknya kepengurusan yang baru ini, diharapkan kedepan kekisruhan di dalam tubuh PPP Kabupaten Cirebon segera berakhir. “Sekarang kita menata tujuan dan amanah partai ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Moch. Mansur Wakil Sekretaris DPC PPP Kab. Cirebon hasil Muscablub, mengungkapkan setelah terpilihnya ketua defenitif maka seluruh pengurus dan kader di tuntut untuk kerja extra guna  memajukan PPP Kedepan.
“Siapa pun orangnya yang berada di bawah naungan PPP harus satu haati dan bersinergi untuk memajukan dan membesarkan partai,” tuturnya.(darman/dms)

http://www.poskota.co.id

Perebutan Keursi PPP Jatim, Mengerucut Dua Calon

• Rabu, 9 Juni 2010 | 09:00 WIB

SURABAYA - SURYA- Perebutan kursi ketua DPW dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) PPP Jatim mulai mengerucut dua calon kuat. Mereka sudah masif melakukan penggalangan dukungan ke DPC-DPC.
Dua calon tersebut adalah Mujtahidur Ridho (Edo) dan Musyafak Noor, pelaksana tugas ketua DPW PPP Jatim. Nama Hafid Maksun (anggota Majelis Pertimbangan Pusat PPP) yang sebelumnya disebut-sebut ikut bertarung ketika dikonfirmasi menyatakan tidak bersedia. Sedangkan Mujahit Ansori mengaku belum melakukan penggalangan dan masih menunggu dukungan DPC-DPC.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Panitia Pelaksana Muswilub Mujahit Ansori, Selasa (8/6). Mujahit mengatakan, gerak penggalangan yang mereka lakukan sudah mulai terasa dan nampak. Mereka melakukan pendekatan ke kiai PPP dan DPC-DPC.
“Saya ini sebagai kader, sewaktu waktu diminta ya saya siap. Tapi, hingga saat ini saya belum melakukan langkah masif, sedang mereka sudah bergerak,” papar Mujahit di Surabaya.
Mujahit mengatakan, perkiraan Muswilub akan digelar tanggal 26 atau 27 Juni ini. Karena, disaat itu tidak ada DPC yang sibuk melakukan pemilihan kepala daerah. Sehingga mereka bisa kosentrasi ke Muswilub. “Saya mendengar DPP juga menyetujui tanggal itu,” katanya.
Sulit Laksanakan Tugas
Hafid menilai kerja Musyafak akan semakin berat untuk membesarkan partai jika terpilih nanti karena dia sekarang terpilih menjadi wakil bupati Gresik. Di sisi lain, kata Hafid, DPW ruang kerjanya selevel provinsi dan yang dikontrol partai adalah kinerja gubernur. Andai Musyafak terpilih, kemungkinan terjadi konflik kepentingan. “Kalau tidak mau menyikapi pemprov, maka akan merusak partai. Karena itu, seandainya Musyafak jadi ya harus ada mekanisme melakukan itu,” tukas mantan ketua DPW PPP ini.
Ia berpesan supaya dua calon tersebut nanti bertanding secara sehat. Jangan sampai menggunakan cara-cara arogan dan di luar tatakrama Islam. “Bahkan, tolong jangan sampai ada money politics (politik uang). Kalau itu dilakukan, PPP akan hancur. Pengalaman sudah terjadi,” katanya.niks

Rumah Ketua Ranting PPP Situbondo Dirusak

Rabu, 02 Juni 2010 | 20:26 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Situbondo - Rumah Syaifus Somad, 52 tahun, Ketua Ranting Partai Persatuan Pembangunan Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur, dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal.

Kaca jendela bagian depan rumah serta beberapa genteng pecah akibat dipukul dengan batu bata.

Menurut Somad, perusakan rumahnya itu terjadi pada Rabu dini hari, sekitar jam 1.30 WIB, saat warga desanya sudah terlelap. Tiba-tiba, kata Somad, dia dikejutkan oleh suara kaca jendela dan genteng pecah. Berikutnya, disusul suara seng di atap rumah yang dipukul berulang kali. "Ada sekitar 20 kali pukulan," kata Somad saat dihubungi Tempo, Rabu (2/6).

Lelaki yang memiliki dua anak itu, langsung keluar rumah. Saat dia berada di halaman, dia melihat sekitar 10 orang memakai topeng dan jaket abu-abu kabur meninggalkan rumahnya. Ada yang lari, serta empat orang lainnya kabur mengendarai dua sepeda motor.

Somad menceritakan, hampir semua tetangga  langsung berdatangan karena  mendengar keributan di rumah Samad.

Lelaki yang mata pencahariannya sebagai petani itu mengaku, kejadiaan tersebut baru pertama kali menimpa dirinya. Dia menduga kuat perusakan rumahnya itu bernuansa politis menjelang Pilkada Situbondo yang akan berlangsung 22 Juni mendatang. "Saya tidak pernah punya musuh," ujarnya.

Somad menyebut, kerugiaan materiil tergolong kecil. Namun, anak dan istrinya saat ini masih syok dan tidak berselera makan. Dia menambahkan, pihaknya langsung melaporkan kejadiaan itu ke Polsek setempat.

Kepala Polsek Panji Ajun Komisaris Kasman mengatakan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. "Belum tahu apakah motifnya politik atau yang lain," katanya  kepada Tempo.

Menurut dia, polisi hanya membawa barang bukti kaca yang pecah. Alat pemukul kaca, kata dia, belum bisa teridentifikasi. "Belum tahu mukulnya pakai apa. Tiba-tiba kaca sudah pecah," katanya.
IKA NINGTYAS

Berbalik Arah, PPP Dukung Dana Aspirasi Rp 15 Miliar

Selasa, 15/06/2010 11:36 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Sekjen PPP Irgan Chaerul Mahfidz menegaskan sikap partainya yang tidak lagi mempersoalkan usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar. Namun PPP berharap mekanisme realisasi anggaran itu tidak lagi berada di tangan pemerintah.

"Sepanjang bukan dikerjakan oleh DPR, saya kira tidak masalah. DPR bukan eksekusi program, tapi hanya mengesahkan besaran anggaran. Realisasinya di Pemerintah," kata Irgan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2010).

Menurut Irgan, anggaran aspirasi sudah dibahas di Panja DPR. Sejumlah mekanisme sudah diubah termasuk realisasinya. PPP tidak keberatan jika dana aspirasi dilaksanakan sesuai arahan SBY.

"Saya kira bukan berarti dalam bentuk dana. Itu hanya program yang diusulkan DPR. Kan masuk kepada sistem anggaran tidak berarti DPR yang melaksanakan," jelas Irgan.

Irgan menambahkan, tugas utama DPR bukan pada alokasi anggaran. Irgan mengingatkan rekannya di DPR agar mulai fokus menggarap tugas legislasi. "Kalau dalam bentuk dana aspirasi jelas PPP menolak, tapi kalau dikerjakan pemerintah tidak masalah," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz menyampaikan bahwa usulan dana aspirasi sudah selesai dibahas di Panja. Usulan akan segera disampaikan kepada Presiden SBY usai disahkan dalam rapat Paripurna DPR 17 Juni nanti.
(van/yid)