Pansel Pimpinan KPK Tetap Kirim Dua Nama

Wednesday, 16 June 2010

JAKARTA (SI) – Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Patrialis Akbar menegaskan,tetap akan memilih dua nama untuk dikirimkan ke Komisi III DPR. Dari dua nama itu, selanjutnya akan dipilih satu nama untuk menggantikan pimpinan KPK sebelumnya Antasari Azhar.”Pansel akan tetap kirim dua nama. Dari 285 yang sudah melengkapi berkas, akan dipilih dua orang untuk ikut uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kita masih berpatokan pada aturan perundang-undangan yang ada,” tegas Patrialis Akbar di Jakarta kemarin. Pernyataan Patrialis ini disampaikan terkait usulan Komisi III DPR yang meminta agar Pansel mengirimkan lebih dari tiga nama. Dengan demikian,Komisi III bisa memilih tiga nama sekaligus sebagai calon pimpinan KPK. Di mana, satu nama disiapkan untuk menggantikan Antasari Azhar,dan dua lainnya sebagai pengganti Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kini berstatus tersangka. Menurut Patrialis, Pansel belum bisa memberikan kepastian apakah akan memberikan tiga nama sekaligus,yang otomatis mengirimkan enam nama ke Komisi III DPR.Menurut mantan anggota Komisi III DPR ini, jabatan kosong terdiri atas dua kategori. Yakni, kosong karena pemberhentian secara tetap dan sementara. Yang perlu dicari gantinya,menurut Patrialis, adalah jabatan kosong karena pemberhentian secara tetap.”Sampai hari ini, belum ada yang namanya pemberhentian sementara. Karena belum ada pemberhentian sementara,maka tidak ada pemilihan lain kecuali untuk pemberhentian tetap yang satu orang itu,”tandasnya. Patrialis juga menjelaskan, uji kelayakan dan kepatutan akan digelar sekitar Agustus 2010.Sebelum proses itu, kata dia, Pansel akan menggunakan waktu satu bulan guna melakukan investigasi sekaligus menerima tanggapan dari masyarakat terkait nama-nama capim KPK yang lolos pada tahap administrasi. Mengenai perdebatan lama jabatan pimpinan KPK terpilih, Patrialis menyatakan,pemerintah tetap mengusulkan empat tahun. Sebab,ujarnya,hal ini merupakan perintah undang-undang. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Fajrul Falaaq mendukung sikap tegas Pansel yang tetap mengirimkan dua nama. Sebab, menurut dia,sampai saat ini belum ada keputusan presiden untuk memberhentikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Menurut Fajrul, usulan sejumlah anggota Komisi III DPR yang menginginkan agar Pansel mengirimkan tiga nama sekaligus, belum menjadi keputusan resmi komisi. Sebab, pendapat itu masih para dalam tataran pendapat individu.”Kalau pendaat itu sudah atas nama kelembagaan, baru disikapi,” tegasnya. Sekretaris Pansel KPK Achmad Ubbe menyatakan, Pansel akan memberikan toleransi selama lima hari untuk pendaftar yang belum melengkapi berkas.Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak pendaftar yang belum melengkapi berkas pendaftaran. “Toleransi hanya bagi pendaftar yang sudah memiliki nomor tapi belum lengkap.Masih banyak yang belum melengkapi, hanya kurang satu berkas seperti NPWP, surat pernyataan,dan mereka jauh-jauh dari daerah,”ungkapnya. Ubbe membantah tudingan, jika perpanjangan waktu tersebut karena ada beberapa nama yang direkomendasikan pansel namun belum melengkapi berkas pendaftaran.” Itu tidak benar, semuanya sama. Kebijakan ini untuk mengakomodasi mereka yang belum lengkap dan kebanyakan dari daerah,”tandasnya. (m purwadi)    http://www.seputar-indonesia.com

10 Hakim Daftar Calon Pimpinan KY

Wednesday, 16 June 2010

JAKARTA(SI) – Jelang akhir masa pendaftaran calon pimpinan Komisi Yudisial (KY),sejumlah hakim mulai meramaikan bursa pencalonan. Hingga minggu ke empat pendaftaran, sebanyak 10 hakim mulai dari hakim agung, hakim militer, tata usaha Negara (TUN), hingga pengadilan negeri mulai menyerahkan berkas pendaftaran. “Dari unsur hakim sudah ada 10 orang, bahkan di antaranya ada yang dari hakim agung aktif. Sisanya, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, hakim tinggi, TUN, sampai pengadilan negeri. hakim militer juga ada,” ungkap Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KY Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta,kemarin. Kesepuluh hakim tersebut di antaranya, Hakim Agung Abbas Said; mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan; Hakim Militer Utama Agus Dwiyono; mantan Ketua PN Banten Sanim Djarwadi; mantan Hakim Ketua PT Sumatera Barat Suparno; mantan Hakim Ketua PT Banten Nasroen Yasabari; dan mantan hakim Lintong Oloan Siahaan. Sampai Rabu (16/6) kemarin, terhitung jumlah pendaftar yang sudah melengkapi berkas mencapai 82 orang. Pendaftar masih didominasi dari kalangan akademisi sebanyak 32 orang. Disusul dari kalangan advokat sebanyak 24 orang, hakim 10 orang, pegawai negeri sipil (PNS) 7 orang, jaksa tiga orang,dan sisanya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta. Bahkan dari nama-nama itu terdapat satu nama yang masih menjabat sebagai anggota KY, yakni Chatamarrasjid. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia KY ini mendaftarkan diri untuk menduduki jabatan KY periode 2010–2014. Harkristuti yakin, memasuki dua hari terakhir jumlah pendaftar akan bertambah banyak. Mengingat, masih banyak sosok-sosok kompeten dan berintegritas tinggi yang belum mendaftarkan diri.”Mereka biasanya mendaftar jelang penutupan. Namun, saya yakin namanama yang diharapkan pasti akan mendaftarkan diri,”ungkapnya. Mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga berharap agar KY mendatang menjadi lembaga yang terhormat dan disegani para hakim. Untuk mewujudkan itu,KY harus diisi oleh mantan atau calon hakim yang benar-benar memiliki kemampuan, keberanian, dan kejujuran.”Saat ini, komisioner KY kurang disegani.Mendatang, mereka harus benar-benar disegani,”tandas Benjamin. Untuk mewujudkan harapan itu, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini bahkan merekomendasikan lima nama ke Pansel Pimpinan KY. Kelima nama itu langsung didaftarkan ke Pansel KY.Mereka adalah Lintong Oloan Siahaan,Abbas Said, FX Johanes Sukiman,dan Agus Junaidi. (m purwadi)    http://www.seputar-indonesia.com

Perolehan Suara Partai Islam dalam Pemilu Terus Turun

[ Rabu, 16 Juni 2010 ]

Antisipasi, PPP Percepat Muktamar

JAKARTA - Partai-partai Islam mulai menata diri untuk menghadapi Pemilu 2014. Bukan hanya PKS yang kini mengadakan musyawarah nasional (munas). PPP pun sudah bersiap mempercepat agenda muktamar dari 2012 menjadi 2011.

"Kami kini mengusahakan menjadi 2011. Semua dilakukan demi persiapan pemilu yang lebih matang," ujar Wasekjen DPP PPP M. Romahurmuziy dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (15/6). Dia menyatakan, keinginan tersebut hampir menjadi keinginan bersama di internal PPP.

Namun demikian, dia menuturkan belum bisa memastikan jadwal agenda percepatan muktamar itu. "Masih bergantung rangkaian konsolidasi internal partai, bergantung komitmen teman-teman di daerah juga," tambahnya.

Romi -sapaan akrabnya- lantas memaparkan bahwa konsolidasi di tingkat kepengurusan wilayah dan cabang di seluruh Indonesia saat ini didorong untuk bisa selesai pada Februari 2011. Jika hal itu tercapai, sangat terbuka kemungkinan muktamar dilaksanakan pada Juni 2011.

"Semangat itu muncul karena belajar dari pemilu sebelumnya. Kalau persiapan lebih matang, kami yakin bahwa suara PPP jauh meningkat," ujarnya.

Pemilu 2014 memang akan jadi pembuktian kembali partai-partai berbasis massa Islam, termasuk PPP. Berdasar catatan, perolehan suara partai Islam itu secara keseluruhan terus turun. Pada Pemilu 1999, total perolehan mereka masih 42 persen. Namun, pada pemilu berikutnya, suara total partai-partai tersebut mulai digerogoti partai berbasis nasionalis dan hanya mencapai 39 persen.

Puncaknya, pada Pemilu 2009, total perolehan suara yang tersisa hanya 29 persen. Bersamaan dengan penurunan tersebut, tidak ada satu pun partai berbasis massa Islam yang mampu menembus angka 10 persen. PKS yang memiliki suara tertinggi di antara partai Islam lain pun hanya memperoleh sekitar 8 persen suara.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menilai, menurunnya perolehan suara partai Islam pada tiga kali pemilu tersebut disebabkan sejumlah persoalan di internal partai masing-masing. "Bisa ditingkatkan jika partai Islam menyadarinya dan segera mencari solusi," kata Mahfudz dalam diskusi yang sama.

Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari membenarkan bahwa persoalan utama partai Islam memang berasal dari faktor internal. Dia mencontohkan sejumlah partai yang memiliki potensi konflik sejak didirikan. Di antaranya, PPP dan PKB. "Mereka punya cacat bawaan sejak lahir," terang dia.

Dengan kondisi tersebut, dia pesimistis partai-partai Islam itu mampu meningkatkan suara pada Pemilu 2014. (dyn/c11/tof)

http://www.jawapos.com